Provinsi Papua Barat Daya saat ini terdiri dari 6 kabupaten/kota, yaitu:

Kabupaten Sorong;
Kabupaten Sorong Selatan;
Kabupaten Raja Ampat;
Kabupaten Tambrauw;
Kabupaten Maybrat; dan
Kota Sorong.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyebut keenam wilayah tersebut sebagai wilayah bawahan provinsi, dengan Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi.

Untuk kebutuhan persiapan organisasi, tabelnya dapat dibuat sebagai berikut:

 

No.	Persyaratan	Ketentuan
1	Kepengurusan tingkat provinsi	Memiliki pengurus DPW Papua Barat Daya
2	Kepengurusan kabupaten/kota	Minimal 75% kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya
3	Kepengurusan kecamatan	Minimal 50% kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang menjadi cakupan kepengurusan
4	Keterwakilan perempuan	Minimal 30% pada tingkat pusat sesuai ketentuan peserta Pemilu; untuk tingkat daerah perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku pada saat verifikasi. (ketentuan saat verifikasi KPU tahun 2024, keterwakilan perempuan 30% adalah mulai DPP, DPW, dan DPC, sedangkan di DPRan tidak ada ketentuannya)
5	Kantor tetap	Memiliki kantor tetap sesuai tingkatan kepengurusan yang dipersyaratkan (DPW, DPC)
6	Keanggotaan	Minimal 1.000 anggota atau 1/1.000 jumlah penduduk pada kabupaten/kota yang bersangkutan, mana yang lebih besar
7	Dokumen dan data	Data kepengurusan dan keanggotaan harus disiapkan sesuai sistem informasi dan mekanisme verifikasi KPU

 

Papua Barat Daya mempunyai 6 kabupaten/kota. Ketentuan yang digunakan:

75% × 6 kabupaten/kota = 4,5

Karena jumlah wilayah harus berupa bilangan bulat dan persyaratan minimal harus dipenuhi, maka target organisasi perlu dibulatkan ke atas menjadi: Minimal 5 kabupaten/kota

Dengan demikian:

 

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	50%	Minimum Kecamatan*
1	Raja Ampat	24	12	12
2	Sorong	30	15	15
3	Sorong Selatan	15	7,5	8
4	Maybrat	24	12	12
5	Tambrauw	29	14,5	15
6	Kota Sorong	10	5	5
	Total	132		67

*Untuk kebutuhan perencanaan, pecahan jumlah kecamatan dibulatkan ke atas karena jumlah kecamatan harus berupa bilangan bulat.

 

Target aman

Apabila DPW menargetkan seluruh 6 kabupaten/kota, maka kebutuhan minimal kecamatan berdasarkan angka tersebut adalah:

12 + 15 + 8 + 12 + 15 + 5 = 67 kecamatan.

Jadi, saya lebih menyarankan tabel panduan menggunakan 67 kecamatan, bukan 66, karena persyaratan 50% diterapkan pada masing-masing kabupaten/kota.

 

 

Untuk memudahkan pengurus DPW maka dapat membuat tabel utama sebagai berikut:

 

Tingkat	Jumlah Wilayah	Ketentuan KPU	Target Minimum
DPW Provinsi	1	Memiliki kepengurusan provinsi	1 DPW
DPC Kabupaten/Kota	6	75%	5 DPC
DPRan Kecamatan	132	50% pada setiap kab/kota yang dipenuhi	67 DPRan*
Kantor DPW	1	Kantor tetap	1 kantor
Kantor DPC	sesuai DPC yang dipenuhi	Kantor tetap	Sesuai jumlah DPC
Keanggotaan	per kab/kota	1.000 atau 1/1.000 penduduk	Sesuai ketentuan KPU

*Jika seluruh 6 kabupaten/kota dipenuhi. Bila hanya 5 kabupaten/kota yang dipenuhi, kebutuhan kecamatan dihitung berdasarkan lima kabupaten/kota tersebut.

 

Untuk perencanaan internal, data BPS 2025 dapat digunakan sebagai gambaran kebutuhan saat ini.

BPS mencatat jumlah penduduk Papua Barat Daya tahun 2025 sebesar 636.434 jiwa, terdiri dari:

Pasal 173 ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan partai politik memiliki anggota sekurang-kurangnya:

1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan kabupaten/kota, mana yang lebih besar.

Ketentuan tersebut juga tercantum dalam PKPU 4/2022 sebagaimana diubah dengan PKPU 11/2022.

Untuk Papua Barat Daya, secara praktis dapat dibuat target internal:

 

Kabupaten/Kota	Target Minimum Internal
Raja Ampat	1.000 anggota
Sorong	1.000 anggota
Sorong Selatan	1.000 anggota
Maybrat	1.000 anggota
Tambrauw	1.000 anggota
Kota Sorong	1.000 anggota
TOTAL	6.000 anggota

 

Agar aman, jangan menetapkan target internal tepat 1.000. Untuk kepentingan persiapan organisasi, sebaiknya DPW membuat buffer di atas angka minimum karena pada verifikasi dapat terjadi anggota yang tidak memenuhi syarat administrasi/faktual.

 

Misalnya, secara internal dapat dibuat kolom:

Minimum KPU → Target Internal → Anggota Terverifikasi → Selisih/Buffer.

.

Untuk aturan verifikasi partai politik Pemilu 2024, terkait keterwakilan perempuan:

Tingkat kepengurusan	Ketentuan perempuan
Pusat/DPP	Wajib minimal 30%
Provinsi/DPW	Memperhatikan 30%
Kabupaten/Kota/DPC	Memperhatikan 30%
Kecamatan/PAC	Tidak ada ketentuan 30% dalam persyaratan peserta Pemilu

Saya sarankan DPW tidak berhenti pada angka minimum. Sebagai contoh target internal dapat dibuat sebagai berikut:

 

Indikator	Minimum	Target Kesiapan Internal
DPW	1	1
DPC	5	6
DPRan	67 jika seluruh kab/kota	100% / 132 DPRan
Anggota	6.000*	Di atas minimum
Kantor DPW	1	1
Kantor DPC	sesuai wilayah yang dipenuhi	6
Database anggota	sesuai minimum	Lebih dari minimum + buffer
Dokumen kepengurusan	sesuai ketentuan	Lengkap dan terdigitalisasi

 

Berikut ini ringkasan angka untuk DPW Papua Barat Daya:

 

Tingkat	Jumlah	Persyaratan	Minimum
Provinsi/DPW	1	Kepengurusan provinsi	1
Kabupaten/Kota/DPC	6	75%	5
Kecamatan/DPRan	132	50% pada setiap kab/kota	67*
Keanggotaan	6 kab/kota	1.000 atau 1/1.000 penduduk	Min. 1.000/kab-kota
Total target anggota 6 kab/kota			6.000*
Kantor DPW	1	Kantor tetap	1
Kantor DPC	6	Kantor tetap	Sesuai DPC yang dipenuhi

 

*67 adalah kebutuhan apabila keenam kabupaten/kota dibentuk: Raja Ampat 12, Sorong 15, Sorong Selatan 8, Maybrat 12, Tambrauw 15, dan Kota Sorong 5.

Catatan:

Panduan ini merupakan instrumen perencanaan internal organisasi berdasarkan ketentuan persyaratan peserta Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2024, khususnya UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022. Ketentuan, jadwal, angka kependudukan, sistem informasi, serta teknis verifikasi untuk Pemilu berikutnya wajib disesuaikan kembali dengan peraturan KPU dan keputusan KPU yang berlaku pada saat tahapan pendaftaran dan verifikasi dilaksanakan.